Mendadak Miskin

tribunews.com

Awalnya saya tidak peduli dengan maraknya status di media sosial mengenai surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk pendaftaran online masuk SMP atau SMA/SMK negeri di Jawa Tengah. Pertama, saya tidak bersinggungan langsung karena tidak memiliki anak yang sedang mendaftar sekolah. Kedua, saya menduga ortu itu hanya mengikuti tren drama Korea yakni lebay dalam menganggapi suatu persoalan.

Namun, anggapan kedua saya salah setelah seluruh lini media sosial, juga media massa, baik yang pro maupun kontra dengan pemerintah, membahas penyelewengan SKTM di Jateng ini.  Bahkan, akun  Instragam Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal komplain soal PPDB online ini disukai 10.697 netizen dengan 11.889 komentar.

Ganjar mengaku, pihaknya memberi peluang bagi setiap sekolah untuk menampung 20 persen warga tidak mampu untuk merasakan pendidikan yang berkualitas. Mereka yang tidak mampu bisa mendaftar dengan melampirkan SKTM atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 bahwa tiap sekolah wajib menyediakan kuota 20 persen bagi siswa tidak mampu.

Saya tidak tertarik membahas soal kebijakan karena saya tidak berkompeten. Bukan anggota dewan, bukan pakar pendidikan, bukan pakar kebijakan publik, bukan pula praktisi pendidikan. Kalau saya membahas, siapa yang akan percaya?

Saya lebih tertarik membahas perilaku warga yang tiba-tiba mengaku miskin. Mendakan miskin. Misalnya, dua pelajar berseragam SMP yang mengendarai motor dan mendaftar di SMAN Semarang. Dia disuruh orang tuanya  mengurus SKTM untuk mendaftar ke sekolah tersebut, meski mereka sadar bukan orang miskin. Kelurahan sempat menanyakan Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Miskin. Meski tak bisa menunjukkan, toh, pelajar tersebut tetap mendapatkan SKTM. (Baca di sini)

Moralitas

Bagi sebagian orang, kuato 20% adalah sebuah peluang untuk masuk ke sekolah favorit meski nilai ujian nasionalnya rendah. Satu-satunya jalan adalah memanfaatkan SKTM tadi. Dan untungnya, aparat dengan mudah memberi surat tersebut seperti contoh di atas. Padahal, kalau mau, mereka bisa menolak. Tentu, dengan alasan logis. Apakah keluarga tersebut masuk dalam daftar keluarga miskin di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Jika tidak, aparat tak perlu mengeluarkan SKTM karena syarat utama mendapat SKTM adalah terdaftar sebagai keluarga miskin.

Persoalannya, apakah aparat memiliki akses data ke Bapeda secara online? Atau mereka memiliki data keluarga miskin yang ada di daerahnya sehingga ketika ada pengajuan mereka tinggal mengecek ke data tersebut. Kalau aparat keluarahan tak memiliki data tersebut, urusan jadi berabe.

Atau aparat memiliki data tersebut, tetapi enggan mengecek. Bisa pula karena yang mengajukan tetangga sehingga ada unsur tidak enak untuk menolak meski sejatinya tahu orang tersebut tidak layak mendapatkan SKTM.

Kalaupun aparat memiliki data dan mamu membuka serta mencocokkan data tersebut, apakah data kemiskinan yang ada masih valid. Kapan data itu terakhir direvisi? Bagaimana kriteria penentuan miskin dalam data tersebut? Apakah masih mengacu pada 14 kriteria yang ditetapkan BPS? Jika iya, data tersebut layak dipertanyakan. Dalam kriteria tersebut yang disebut miskin, salah satunya, berpenghasilan di bawah Rp600.000 per bulan (Baca di sini). Ataukah data tersebut mengacu pada pengertian fakir miskin seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di mana fakir miskin adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian dan/atau punya sumber mata pencaharian, tetapi tidak punya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan/ atau keluarganya. (Baca di sini) Keabsahan data masih bisa dipertanyakan banyak pihak.

Lalau dari mana dasar aparat untuk memberikan SKTM? Pertama, kalau mereka masuk dalam daftar keluarga miskin, wajib hukumnya diberi SKTM. Kedua, moralitas. Ini yang agak ribet. Jika pengusul tidak masuk dalam daftar keluarga miskin, aparat harus menggunakan standar moral untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang mendapat SKTM.

Benteng pertama untuk menyeleksi berada di Ketua RT baru Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa. Jenajang ini harus dipegang teguh. Ketua RT yang akan menilai apakah seseorang bisa disebut miskin atau tidak. Di Jateng umumnya RT hafal dengan warganya dan tahu persis kondisi ekonominya. Jika yang mengajukan adalah keluarga mampu, seyogyanya RT menolak. Gunakan saja alasan formal bahwa ia tidak berani memberi karena keluarga tersebut tidak terdaftar sebagai keluarga miskin. Jika RT sudah menolak, aparat di atasnya harus sejalan. Turut menolak pengajuan tersebut. Jangan sampai memberi peluang jalan pintas, memberi pengantar tanpa surat persetujuan RT.

Permasalahan berikutnya, maukah Ketua RT berpikir lebih dalam dengan risiko dibenci warga yang ditolak pengajuan SKTM nya? Apalagi, RT adalah jabatan sosial tanpa imbalan. Sudah tidak dibayar, akan dibenci pula!

Sepertianya, bukan hanya RT yang bermoral. Orang tua murid pun harus memiliki moral baik. Jika sekiranya dirinya mampu, buat apa mengajukan SKTM. Bukankah dengan memebuat SKTM aspal ini, artinya, dia memberangus kesempatan keluarga miskin untuk bersekolah di sekolah berkualitas? Bukankah dia telah merampas si miskin untuk mengubah hidupnya, untuk memutus rantai kemiskinan, minimal, di keluarga sendiri?  Bukankah saat ini banyak sekolah swasta yang kualitasnya juga baik?

Mari kita dukung langkah pemda yang akan mengecek kondisi siswa pemegang SKTM. Jika ternyata mereka bukan keluarga miskin, akan dikeluarkan dari sekolah. Ini janji pemprov Jateng. Kita tunggu buktinya!

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

122 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress